Sabtu, 21 November 2009

KOMITE SEKOLAH DAN DEWAN PENDIDIKAN

Konsep Dasar Komite Sekolah
Komite Sekolah merupakan nama baru pengganti Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3). Secara substansial kedua istilah tersebut tidak begitu mengalami perbedaan. Hal yang membedakan hanya terletak pada pengoptimalan peran serta masyarakat dalam mendukung dan mewujudkan mutu pendidikan, keanggotaannya serta pemilihan dan pembentukan kepengurusan.
Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah. (Kepmendiknas nomor: 044/U/2002). Badan ini bersifat mandiri, tidak memiliki hubungan hirarkis dengan sekolah maupun lembaga pemerintah lainnya.
Komite Sekolah merupakan penyempurnaan dan perluasan badan kemitraan dan komunikasi antara sekolah dengan masyarakat. Sampai tahun 1994 mitra sekolah hanya terbatas dengan orang tua peserta didik dalam wadah yang disebut dengan POMG (Persatuan Orang Tua dan Guru), tahun 1994 sampai pertengahan 2002 dengan perluasan peran menjadi BP3 (Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan) yang personilnya terdiri atas orang tua dan masyarakat luas yang peduli terhadap pendidikan yang tidak hanya di sekitar sekolah.
Keanggotaan dalam komite sekolah terdiri atas tokoh masyarakat, dunia usaha/ industri/ asosiasi profesi/ organisasi profesi tenaga kependidikan, perwakilan dari orangtua siswa yang disepakati, pakar pendidikan dan anggota masyarakat yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan, unsur pemerintah setempat, perwakilan siswa, perwakilan forum alumni.

Tujuan Pembentukan Komite Sekolah
Tujuan Pembentukan Komite Sekolah sebagai berikut.
  1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
  2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
  3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan (Kepmendiknas nomor : 044/U/2002)

Fungsi Komite Sekolah
Adapun fungsi Komite Sekolah, sebagai berikut.
  1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu
  2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/ dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
  3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
  4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai :
  • Kebijakan dan program pendidikan
  • Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)
  • Kriteria kinerja satuan pendidikan
  • Kriteria tenaga kependidikan
  • Kriteria fasilitas pendidikan,
  • Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan
5. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung
peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan
6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di
satuan pendidikan
7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan
keluaran pendidikan di satuan pendidikan .
(Kepmendiknas nomor : 044/U/2002)

Peranan Komite Sekolah
Adapun Peranan Komite Sekolah secara kontekstual adalah sebagai berikut.
  1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanan kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan.
  2. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
  3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
  4. Mediator (mediator agency) antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan. (Kepmendiknas nomor : 044/U/2002)
Depdiknas dalam bukunya Partisipasi Masyarakat, menguraikan tujuh peranan Komite Sekolah terhadap penyelenggaraan sekolah, yakni :
  1. membantu meningkatkan kelancaran penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di sekolah baik sarana, prasarana maupun teknis pendidikan.
  2. melakukan pembinaan sikap dan perilaku siswa. Membantu usaha pemantapan sekolah dalam mewujudkan pembinaan dan pengembangan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pendidikan demokrasi sejak dini (kehidupan berbangsa dan bernegara, pendidikan pendahuluan bela negara, kewarganegaraan, berorganisasi, dan kepemimpinan), keterampilan dan kewirausahaan, kesegaran jasmani dan berolah raga, daya kreasi dan cipta, serta apresiasi seni dan budaya.
  3. mencari sumber pendanaan untuk membantu siswa yang tidak mampu.
  4. melakukan penilaian sekolah untuk pengembangan pelaksanaan kurikulum, baik intra maupun ekstrakurikuler dan pelaksanaan manajemen sekolah, kepala/wakil kepala sekolah, guru, siswa, dan karyawan.
  5. memberikan penghargaan atas keberhasilan manajemen sekolah.
  6. melakukan pembahasan tentang usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
  7. meminta sekolah agar mengadakan pertemuan untuk kepentingan tertentu (Depdiknas,2001:17).
Mengacu pada peranan Komite Sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan, sudah barang tentu memerlukan dana. Dana dapat diperoleh melalui iuran anggota sesuai kemampuan, sumbangan sukarela yang tidak mengikat, usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan pembentukan Komite Sekolah.

Hubungan Sekolah dengan Komite Sekolah
Sekolah bukanlah suatu lembaga yang terpisah dari masyarakat. Sekolah merupakan lembaga yang bekerja dalam konteks sosial. Sekolah mengambil siswanya dari masyarakat setempat, sehingga keberadaannya tergantung dari dukungan sosial dan finansial masyarakat. Oleh karena itu, hubungan sekolah dan masyarakat merupakan salah satu komponen penting dalam keseluruhan kerangka penyelenggaraan pendidikan.
Adanya hubungan yang harmonis antar sekolah dan masyarakat yang diwadahi dalam organisasi Komite Sekolah, sudah barang tentu mampu mengoptimalkan peran serta orang tua dan masyarakat dalam memajukan program pendidikan, dalam bentuk:
  1. orang tua dan masyarakat membantu menyediakan fasilitas pendidikan, memberikan bantuan dana serta pemikiran atau saran yang diperlukan sekolah.
  2. orang tua memberikan informasi kepada sekolah tentang potensi yang dimiliki anaknya
  3. orang tua menciptakan rumah tangga yang edukatif bagi anak. (Depdiknas, 2001:19)
Berkenaan dengan peningkatan hubungan sekolah dengan masyarakat, subtansi pembinaannya harus diarahkan kepada meningkatkan kemampuan seluruh personil sekolah dalam:
  1. memupuk pengertian dan pengetahuan orang tua tentang pertumbuhan pribadi anak.
  2. memupuk pengertian orang tua tentang cara mendidik anak yang baik, dengan harapan mereka mampu memberikan bimbingan yang tepat bagi anak-anaknya dalam mengikuti pelajaran.
  3. memupuk pengertian orang tua dan masyarakat tentang program pendidikan yang sedang dikembangkan di sekolah.
  4. memupuk pengertian orang tua dan masyarakat tentang hambatan-hambatan yang dihadapi sekolah.
  5. memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta memajukan sekolah.
  6. mengikutsertakan orang tua dan tokoh masyarakat dalam merencanakan dan mengawasi program sekolah. (Depdiknas, 2001:20)

Konsep Dasar Dewan Pendidikan
Dewan Pendidikan adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan.
Dewan Pendidikan merupakan organisasi masyarakat pendidikan yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Dewan Pendidikan yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai potensi daerah setempat. Oleh karena itu, Dewan Pendidikan yang dibangun harus merupakan pengembangan kekayaan filosofis masyarakat di daerah secara kolektif, Artinya, Dewan Pendidikan mengembangkan konsep yang berorientasi kepada pengguna (client model), berbagai kewenangan (power sharing and advocacy model) dan kemitraan (partnership model) yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan di daerah.
Dewan Pendidikan memiliki nama generik yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Ruang lingkupnya meliputi prasekolah, sekolah dan luar sekolah.

Tujuan Dewan Pendidikan
Dewan Pendidikan bertujuan untuk:
  1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan.
  2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelengaraan pendidikan.
  3. Menciptakan suasana dan kondisi yang transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Peran Dewan Pendidikan
Keberadaan Dewan Pendidikan harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di daerah. Oleh karena itu, pembentukannya harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada. Adapun peran yang dijalankan Dewan Pendidikan adalah sebagai berikut.
  1. Pemberi pertimbangan (advisory body) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.
  2. Pendukung (supporting agency) baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan.
  3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.
  4. Mediator (links) antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat.

Fungsi Dewan Pendidikan
Untuk menjalankan perannya itu, Dewan Pendidikan memiliki fungsi sebagai berikut.
  1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
  2. Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), pemerintah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
  3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
  4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah DPRD mengenai :
  • kebijakan dan program pendidikan;
  • kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan;
  • kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan;
  • kriteria fasilitas pendidikan; dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
5. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan.
6. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan
keluaran pendidikan.
Dengan mencermati peran dan fungsi tersebut, nampak bahwa keberadaan Dewan Pendidikan itu sesungguhnya sangat strategis sebagai mitra Dinas Pendidikan.

Anggota Dewan Pendidikan
Anggota Dewan Pendidikan terdiri atas unsur masyarakat dan unsur birokrasi. Jumlah anggota keseluruhan maksimal 17 orang.
Unsur masyarakat:
• LSM peduli pendidikan
• Tokoh masyarakat
• Tokoh pendidikan
• Yayasan penyelenggara pendidikan
• DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri)
• Organisasi profesi tenaga kependidikan
• Komite Sekolah
Unsur birokrasi:
• Birokrasi dapat dilibatkan, maksimal 4-5 orang

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar